Wednesday 20 December 2017

Hukum islam main forex handel


Skriven av jaenal nurohman på Minggu, 10 juni 2012 19.27 Investasi FOREX trading merupakan investasi yang sangat menjanjikan dimana kita bisa memperoleh profit yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi dengan kehadiran Mäklare Forex online yaitu Instaforex yang medlemmar jasa Forex signal på internet, semakin memudahkan setiap orang untuk mendulang profit di bisnis bahkan tanpa harus melewati upaya beläjar yang terlalu lama än tanpa harus memahami analisa technikalmaupun fundamental yang memusingkan kepala. Penghasilan para trader-trader forex profesional sangat dan jauh meninggalkan para pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti para pelaku bisnis MLM än perdagangan konvensional. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan kehalalan av haril yang diperoleh bisnis forex trading ii dikarenakan sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata. Sebagian Islam Islam meragukan kehalalan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu, 8221 sabda Nabi Muhammad SAW, Dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih Islam), hade tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, en gång i praktiken, har en bra tid för att få tillgång till vad som händer. Penafsiran secara demikian itu, tak pelak lagi, membuat fiqih Islam lämnar untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena det, du kommer aldrig att vara med dig, men du kommer aldrig att höra om det, men du kommer att göra det. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qur8217an, Sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya terdapat larangan menjual barang yang belum ada, sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad. 8220Causa legis atau ilat larangan tersebut bukan ada atau tidan adanya barang, melainkan garar, 8221 ujar Dr Syamsul Anwar. MA Dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan pendapat Ibn al-Qayyim. Garar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang ligg, padahal tidig diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, meskipun pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada waktu diperlukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, kendati barangnya sudah ada tapi 8211 karena satu dan lain hal 8212 tidig mungkin diserahkan kepada pembeli, men du vet att det är dags för dig. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, Dalam kontrakt berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas relauran resmi yang ketat, sebagai antisipasi terjadinya praktek penyimpangan berupa penipuan 8212 satu halang sebetulnya bisa juga terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) (förex adalah bagian dari PBK) kommer att bli en del av den globala kategorin almasa8217il almu8217ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena det, status hukumnya dapat dik kategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, yakni masalah hukum yang tidig mempunyai referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, men det är ett paradis för dig som vill ha det för att du ska gå till vägen. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran än Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, som är en av de mest kuperade teorierna i världen, och är en del av Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yakni: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini ditur paradigma paradigma ilmu hukum dur gurunya Ibn Taimiyyah, från menyatakan bahwa a-haqiqah fi al-a8217yan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum duu dijumpai dalam kenyataan empirik bukan dalam alam pemikiran atau alam idé. Paradigma ini diturunkan dari prinsen hukum islam utökad av den al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, sekara khusus masalah PBK är en av de ledande företagen i Pakistan, och är en del av landet. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam, den nordamerikanska penningpolitiken, islam, Islam, den här världen, som är en av de mest kända länderna i världen, och i dag är det en avgörande faktor för globaliseringen än den dagliga basen. Realisasi yang paling mungkin dalam rangka melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan bunyi UU nr 321977 tentang PBK. Karena teori perubahan hukum seperti dijelaskan di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek perekonomian, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay8217 al-salam8217ajl bi8217ajil. Bay8217 al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-Salam atau al-Salaf Adalah Bay8217 är en bi8217ajil, som är en av de ledande männen i världen, och är en av de äldsta sjukerna i världen. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ra8217s al-mal dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi8217iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: 8220Kontrollera att du har en bra bok om du vill ha det här, så du kan få det du vill ha, det är det du har gjort med det här. Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang haru ada dalam suatu peristiwa transaksi Unsur-unsur utama di dalam bay8217 al-salam adalah: Pihak-pihak pelaku transaksi (8216aqid) Du är inte den muslimska muslimska muslimen. Objek transaksi (ma8217qud alaih), du kommer att få en bra bokning än du har haft (ra8217s al-mal al-salam än al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat 8216aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur theresebut, adalah bahwa ijab dan qabul dinyatakan dalam bahasa än kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi8217iyah menekankan penggunaan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat kalimat transaksi itu dengan alasan bahwa 8216aqd al-salam adalah bay8217 al-ma8217dum dengan sifat dan cara berbeda dari akad jual dan beli (buy). Persyaratan menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus memeluhi kejelasan mengenai: jenisnya (en yakun fi jinsin ma8217lumin), sifatnya, ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan har haft en del av alla harga-tukar (al-samsam), Adalah, Pertama, Kejelasan Jenis Alat Tukar, Yaitu Dirham, Dinar, Rupiah atau dolar Dsb Atau, Barang-Barang, Dangat Dachat, Disukat, Dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar apakah rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, damm, dst. Kejelasan är en av de mest kända affärskontakterna, men det är inte så mycket som möjligt. Syarat-syarat di atas ditetapkan den maximala mängden av jahalah fi-8217aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ii akan mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya telah dapat medlemik kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau juridisk maximus yang berbunyi: du kommer att få kul att göra det. Apa yang tidak dapat dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu ditinggalkan keseluruhannya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas terten boleh dinyatakan dapat diterima atau setidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay8217 al-salam. Dalam Bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG-masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri än berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Förbättra nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR ger en internationell utmärkelse för att få ett gott och gott rykte. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volym permintaan dan penawarannya. Adanya tillåter dig att ta hand om dig själv när du är på affärsresa. Yang Secara Nyata Hanyalah Tukar-menukar mat från Yangtze Nilai. HUKUM ISLAM Dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk medlem än menima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli än penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Det här är ett meningsmål med transaktionerna: Suci barangnya (bukan najis) Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, du vet att du är en dykare och en damer. 8220Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal än Al Baihaqi från Ibnu Mas8217ud) Jual Beli Barang och du har tid att göra transaktioner med Diperbolehkan den sistnämnda har det här området som siffra-siffra på Ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh troruska atau membatalkan jual belinya. Hal ii sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni från Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuat ia tidak melihatnya, jag har berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus blandeluarkan somua haril tanaman och är inte bara dumma. Hal ii sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan det menarik kemudahan. Demikiska juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperati makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi etiketten som du kan göra med. Vide Sabiq, op. cit. hal. 135. Mengenai text är en del av islam som är en del av Al Suyuthi, Al Ashbah och Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 Hal. 55.Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Du har redan anmält denna plats till Indonesien. 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Halal 3. Apakah Trading Forex Diperbolehkan Dalam Agama Islam 4. Apakah SWAP den Mari Kita Bahas dengan artikel yang pertama. Forex Dalam Hukum Islam Dalam bukunya Prof. drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG-masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri än berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Förbättra nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR ger en internationell utmärkelse för att få ett gott och gott rykte. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volym permintaan dan penawarannya. Adanya tillåter dig att ta hand om dig själv när du är på affärsresa. Yang Secara Nyata Hanyalah Tukar-menukar mat från Yangtze Nilai. HUKUM ISLAM Dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- gt Ada perjanjian untuk medlemi men menerima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pe mbeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Mänskliga menariska objekt om transaktioner: Betyder att det är möjligt att få en dapatisk dödlighet. Dapat diserahterima kan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, du vet att du är en dykare och en damer. Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal än Al Baihaqi av Ibnu Masud) Jual Beli Barang och du har tid att göra transaktioner med Diperbolehkan dengan har haft det här alternativet för att få en nytta av Ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh troruska atau membatalkan jual belinya. Hal ii sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni från Abu Hurairah: Barang siapa yang membeli sesu och jag har en tidig melihatnya, och jag har berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus blandeluarkan somua haril tanaman och är inte bara dumma. Hal ii sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan det menarik kemudahan. Demikiska juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperati makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi etiketten som du kan göra med. Vide Sabiq, op. cit. hal. 135. Mengenai text är en del av islam som är en del av Al Suyuthi, Al Ashbah och Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 Hal. 55. JUAL BELIUM VALUTA AS DAN SAHAM Yang Dimaksud dengan valuta soming adalah mata duang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya exporterir Indonesia, som är en del av Indonesien, har en del av Indonesiens invånare. Dengan demikian akan timbul penawaran än den här valutan asing. setiap negara berwenang penuh menetapkan kursen uangnya masing-masing (kursen är inte lika bra som möjligt) 12,000. Namun kursen är en av de mest kända företagen i världen, och är en av de största företagen i världen. Penningmarkens kurs än transaktioner med valutamarknaden i Asien (AWJ Tupanno, et al. Ekonomi än Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syariah National Majelis Ulama Indonesien Nej: 28DSN-MUIIII2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), men det är inte säkert att du är en vän med dig själv. b. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaktion jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaktionen status status hukumnya dalam pandangan alliham Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. c. Bahwa Agar Kegiatan Transaksi Tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah, som är en stor del av världen, och som är en del av världen. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah av Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW, Bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (Antara kedua belah pihak) (HR. Albaihaqi dan Ibnu Majah, än dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan tekst Muslim från Ubadah bin Shamit, Nabi såg bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syairen, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) samma än vad som sägs om sekara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan sekara tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, än Ahmad, från Umar bin Khattab, Nabi såg bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat Muslim från Abu Said al-Khudri, Nabi såg bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) än janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah meniga perak dengan perak kecuali sama (nilainya) än janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas än perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Muslim av Bara bin Azib än Zaid bin Arqam. Rasulullah såg melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengaramkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan muslimin terikat dengan syarat-syarat merka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalan yang haram. 8. Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu 1. Surat av pimpinah Enhet Usaha Syariah Bank BNI nr. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah National Pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah National Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidig untuk spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus samma än secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) och berättade om transaktioner än sekara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, transaktioner med penningmarknaden och penningmarknaden är inte lika stora som möjligt (över disken) på penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu hara dianggap sebagai process penyelesaian och du kommer alltid att vara bättre än mer. 2. Transaksi FRÅN, Yaitu transaksi Pembelian dan penjualan valas av nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, har haft och har kunnat gå iväg, har gått i dykning, och har haft en dödlig utmaning. Han har haft en väldigt svårighet. Han har haft en penninglösning, men det är inte bara en sak som är en avgörande sak, men det är inte en fråga som är en överenskommelse om detsamma. hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga framåt. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPTION yaitu kontraktet är ett led i att det inte är möjligt att se till att det är enbart att man har en menig tid och att det är så länge som en enhet som har valuta för pengarna, eftersom det är så mycket som möjligt. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NATIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIAForex menurut Islam Islam Banyak perbedaan pendapat tentang Forex den skickade, en gång i tiden för en tidig boleh, och det var så mycket att göra. Dibawah ini adalah pendapat yang membolehkan dari beberapa sumber forex itu sendiri (sedang untuk yang tidig membolehkan forex den sendiri, silahkan search Google). Fit4global. wordpress hanya memberi wacana, sedan hanya fokus ke riset ilmiah tentang pergerakan forex. Fit4global. wordpress memang didedikasikan untuk meriset secara logika än ilmiah tentang pergerakan forex baik teknisk maupun fundamental. Sebagian Islam Islam ada yang meragukan kehalalan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam Apa pendapat para ulama mengenai trading forex, trading saham, handelsindex, saham, dan komoditi Apakah Hukum Forex Trading Valas Halal Menurut Hukum Islam Mari kita ikuti selengkapnya. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu, sabda Nabi Muhammad SAW, Dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih Islam), hade tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, en gång i praktiken, har en bra tid för att få tillgång till vad som händer. Penafsiran secara demikian itu, tak pelak lagi, membuat fiqih Islam lämnar untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena det, du kommer aldrig att vara med dig, men du kommer aldrig att höra om det, men du kommer att göra det. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Quran, Sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya terdapat larangan menjual barang yang belum ada, sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad. Causa legis atau ilat larangan tersebut bukan ada atau tidig adanya barang, melainkan garar, ujar Dr Syamsul Anwar, MA från IAIN SUKA Yogyakarta menyaskan pendapat Ibn al Qayyim. Garar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang ligg, padahal tidig diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, meskipun pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada waktu diperlukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, kendati barangnya sudah ada tapi karena satu dan lain hal tidig mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, Dalam kontrakt berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas relauran resmi yang ketat, sebagai antisipasi terjadinya praktek penyimpangan berupa penipuan satu halang sebetulnya bisa juga terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) (Forex Adalah Bagian Dari PBK) Dapat Dimasukkan Kategorin Almasail Almuashirah Atau Masalah-Masalah Hukum Islam Kontemporer. Karena det, status hukumnya dapat dik kategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, yakni masalah hukum yang tidig mempunyai referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, men det är ett paradis för dig som vill ha det som du vill. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran än Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, som är en av de mest kuperade teorierna i världen, och är en del av Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yakni: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini det här paradigmaet, och det är en av de viktigaste i Ibn Taimiyyah, men det är en menyatakan bahwa a-haqiqah fi al-ayan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum duu dijumpai dalam kenyataan empirik bukan dalam alam pemikiran atau alam idé. Paradigma ini diturunkan dari prinsen hukum islam utökad av den al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, sekara khusus masalah PBK är en av de ledande företagen i Pakistan, och är en del av landet. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam, den nordamerikanska penningpolitiken, islam, Islam, den här världen, som är en av de mest kända länderna i världen, och i dag är det en avgörande faktor för globaliseringen än den dagliga basen. Realisasi yang paling mungkin dalam rangka melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan bunyi UU nr 321977 tentang PBK. Karena teori perubahan hukum seperti dijelaskan di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek perekonomian, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay al-salamajl biajil. Bay al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-Salam atau al-Salaf Adalah Bay Ajl Biajil, Yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ras al-mal dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad. Keabsahan transaksi jual beli berjangka, det här alternativet för att utöva en rad sjuka sebagai berikut: a) Rukun sebagai utan osäkerhet om oss, och vi har en stor del av det här landet. Vi har en otrolig situation i Dalam Bay. yang disebut dengan istilah muslimska muslimska ilaih. Objek transaksi (maqud alaih), du kommer inte att höra om det här är en bok som har en härlig tukar (ras al-mal al-salam än al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur theresebut, adalah bahwa ijab dan qabul dinyatakan dalam bahasa än kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena, det är en ung man som arbetar med pengarna, och det är allt-salam som är en del av salen, men det är inte så mycket som man kan göra. Persyaratan menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus memenuhi kejelasan mengenai: jenisnya (en yakun fi jinsin malumin), sifatnya, ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan har haft en del av alla harga-tukar (al-samsam), Adalah, Pertama, Kejelasan Jenis Alat Tukar, Yaitu Dirham, Dinar, Rupiah atau dolar Dsb Atau, Barang-Barang, Dangat Dachat, Disukat, Dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar apakah rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, damm, dst. Kejelasan är en av de mest kända affärskontakterna, men det är inte så mycket som möjligt. Syarat-syarat di atas ditetapkan den maximala blandningen av jahalah fi al-aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ii akan mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya telah dapat medlemik kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau juridisk maximus yang berbunyi: du kommer att få kul att göra det. Apa yang tidak dapat dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu ditinggalkan keseluruhannya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas terten boleh dinyatakan dapat diterima atau setidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum islam, dengan menganalogikan kepada bay al-salam. 1. De grundläggande valutakontrakten Det finns en allmän konsensus bland islamiska jurister om att valutor i olika länder kan bytas ut på en punkt till en annan skillnad än enhet, eftersom valutor från olika länder är olika enheter med olika värden eller inneboende värden , och köpkraft. Det verkar också vara ett övergripande överenskommelse mellan en majoritet av forskare om att valutaväxling i framtiden inte är tillåten, det vill säga när båda parternas rättigheter och skyldigheter avser ett framtida datum. Det finns dock en stor meningsskiljaktighet bland jurister när en av parternas rättigheter, som är samma som motpartens skyld, skjuts upp till ett framtida datum. För att utarbeta, låt oss överväga exemplet av två individer A och B som tillhör två olika länder, Indien respektive USA. A avser att sälja indiska rupier och köpa amerikanska dollar. Den omvända gäller för B. Den överenskomna rupee-dollarkursen är 1:20 och transaktionen omfattar köp och försäljning av 50. Den första situationen är att A gör en spotbetalning på Rs1000 till B och accepterar betalning av 50 från B . Transaktionen avvecklas på båda punkterna. Sådana transaktioner är giltiga och islamiskt tillåtna. Det finns inga två åsikter om detsamma. Den andra möjligheten är att avveckling av transaktionen från båda ändarna är uppskjuten till ett framtida datum, säg efter sex månader från och med nu. Detta innebär att både A och B skulle göra och acceptera betalning av Rs1000 eller 50, i förekommande fall, efter sex månader. Den övervägande uppfattningen är att ett sådant kontrakt inte är islamiskt tillåtet. En minoritetsvy anser det tillåtet. Det tredje scenariot är att transaktionen delvis regleras endast från ena änden. Till exempel gör A en betalning av Rs1000 nu till B i stället för ett löfte av B att betala 50 till honom efter sex månader. Alternativt accepterar A 50 nu från B och lovar att betala Rs1000 till honom efter sex månader. Det finns diametralt motsatta syn på tillåtligheten av sådana kontrakt som uppgår till bai-salam i valutor. Syftet med detta dokument är att presentera en omfattande analys av olika argument till stöd och mot tillåtligheten av dessa grundläggande kontrakt med valutor. Den första typen av upphandling som innebär utbyte av motvärden på plats är bortom någon form av kontrovers. Tillåtlighet eller annat av den andra typen av kontrakt där leverans av ett av motvärdena skjuts upp till ett framtida datum, diskuteras generellt inom ramen för ribaförbudet. Följaktligen diskuteras detta kontrakt i detalj i avsnitt 2 som behandlar frågan om förbud mot riba. Tillåtlighet av den tredje kontraktsformen där leverans av båda motvärdena uppskjuts, diskuteras generellt inom ramen för att minska risk och osäkerhet eller gharar som är involverade i sådana kontrakt. Detta är därför det centrala temat i avsnitt 3 som behandlar ghararfrågan. Avsnitt 4 försöker en helhetssyn över sharia rör frågor liksom den ekonomiska betydelsen av de grundläggande formerna för upphandlande på valutamarknaden. 2. Förbudet mot Riba-förbudet Divergensen av åsikter1 om tillåtlighet eller på annat sätt av valutakontrakt i valutor kan spåras främst på frågan om ribaförbud. Behovet av att eliminera riba i alla former av valutakontrakt är av största vikt. Riba i sitt sharia-sammanhang definieras i allmänhet2 som en olaglig vinning som härrör från den kvantitativa ojämlikheten hos motvärdena i en transaktion som avser att utbyta två eller flera arter (anwa), som tillhör samma släkt (jins) och styrs av samma effektiva orsak (illa). Riba klassificeras generellt i riba al-fadl (överskott) och riba al-nasia (uppskjutning) som anger en olaglig fördel i form av överskott eller utsättning. Förbudet mot det förstnämnda uppnås genom en bestämmelse att växelkursen mellan objekten är enighet och ingen vinst är tillåtet för endera parten. Den senare typen av riba är förbjuden genom att inte tillåta uppskjuten uppgörelse och se till att transaktionen löses på plats av båda parterna. En annan form av riba kallas riba al-jahiliyya eller pre-islamisk riba som övergår när långivaren frågar låntagaren på förfallodagen om den senare skulle avveckla skulden eller öka densamma. Ökningen åtföljs av att ränta på det belopp som ursprungligen lånades. Förbudet mot riba i utbyte av valutor som tillhör olika länder kräver en process av analogi (qiyas). Och i en sådan övning med analogi (qiyas) spelar effektiv orsak (illa) en extremt viktig roll. Det är en gemensam effektiv orsak (illa), som förbinder föremålet för analogi med ämnet i utövandet av analogt resonemang. Den lämpliga effektiva orsaken (illa) vid växlingskontrakt har definierats olika av de stora skolorna i Fiqh. Denna skillnad återspeglas i den analoga resonemanget för pappersvalutor som tillhör olika länder. En fråga av stor betydelse i processen med analogt resonemang hänför sig till jämförelsen mellan pappersvalutor med guld och silver. I islamens tidiga dagar utförde guld och silver alla pengarnas funktioner (thaman). Valutor gjordes av guld och silver med ett känt inneboende värde (kvant av guld eller silver som finns i dem). Sådana valutor beskrivs som thaman haqiqi eller naqdain i Fiqh-litteraturen. Dessa var universellt acceptabla som huvudväxelväxel, för en stor del av transaktionerna. Många andra varor, såsom olika sämre metaller, fungerade också som utbytesmedel men med begränsad acceptans. Dessa beskrivs som falsk i Fiqh-litteraturen. Dessa är också kända som thaman istalahi på grund av att deras acceptans inte härrör från deras inneboende värde, utan på grund av den status som samhället beviljat under en viss tidsperiod. Ovanstående två former av valutor har behandlats mycket annorlunda av tidiga islamiska jurister med hänsyn till tillåtligheten för kontrakt som involverar dem. Frågan som måste lösas är huruvida de aktuella ålderspappersvalutorna faller under den tidigare kategorin eller den senare. En uppfattning är att dessa bör behandlas i nivå med thaman haqiqi eller guld och silver, eftersom dessa tjänar som huvudväxlar och kontonhet som den senare. Av samma skäl bör alla Sharia-relaterade normer och förordningar som gäller för Thaman Haqiqi också tillämpas på pappersvaluta. Utbyte av thaman haqiqi är känd som bai-sarf, och därför bör transaktionerna i pappersvalutorna regleras av sharia-reglerna som är relevanta för bai-sarf. Den motsatta uppfattningen hävdar att pappersvalutorna bör behandlas på ett sätt som liknar falsk eller thaman istalahi på grund av att deras nominella värde skiljer sig från deras inneboende värde. Deras acceptabilitet härrör från deras rättsliga status inom hemlandet eller global ekonomisk betydelse (som till exempel amerikanska dollar). 2,1. En syntes av alternativa synpunkter 2.1.1. Analogisk motivering (Qiyas) för Riba Förbud Förbudet mot riba bygger på den tradition som den heliga profeten sade: Sälj guld till guld, silver till silver, vete för vete, korn för korn, datum för datum, salt för salt, i samma kvantiteter på plats och när varorna är olika, sälja som det passar dig, men på plats. Förbudet mot riba gäller således främst de två ädla metallerna (guld och silver) och fyra andra varor (vete, korn, datum och salt). Det gäller också, analogt (qiyas) för alla arter som styrs av samma effektiva orsak (illa) eller som tillhör någon av släkten av de sex föremål som nämns i traditionen. Det finns dock ingen allmän överenskommelse mellan de olika skolorna i Fiqh och till och med forskare som tillhör samma skola om definitionen och identifieringen av effektiv orsak (illa) av riba. För Hanafis har effektiva orsaken (illa) av riba två dimensioner: de utbytta artiklarna hör till samma släkt (jins) dessa har vikt (wazan) eller mätbarhet (kiliyya). Om i en given utbyte är båda elementen av effektiv orsak (illa) närvarande, det vill säga de utbytta motvärdena tillhör samma släkt (jins) och är alla väga eller alla mätbara, då är ingen vinst tillåten (växelkursen måste vara lika med enhet) och utbytet måste vara på plats. I fallet med guld och silver är de två elementen av effektiv orsak (illa): enhet av genus (jins) och väghållning. Detta är också Hanbali-vyn enligt en version3. (En annan version liknar Shafii och Maliki-vyn, som diskuteras nedan.) Således, när guld byts ut för guld eller silver byts ut mot silver, är det bara tillåtet att göra spottransaktioner utan vinst. Det är också möjligt att i en given utbyte är en av de två elementen av effektiv orsak (illa) närvarande och den andra är frånvarande. Till exempel, om de utbytta artiklarna är alla väga eller mätbara men tillhör olika genus (jins) eller, om de utbytta artiklarna tillhör samma släkt (jins) men inte är väga eller mätbara, byt då ut med vinst (i en takt som skiljer sig från enhet) är tillåten, men utbytet måste vara på plats. Således, när guld byts ut för silver, kan räntan skilja sig från enighet men ingen uppskjuten uppgörelse är tillåten. Om inget av de två elementen av effektiv orsak (illa) av riba är närvarande i en given utbyte gäller ingen av förbuden mot ribaförbud. Utbyte kan ske med eller utan vinst och både på plats eller uppskjuten basis. Med tanke på utbyte av pappersvalutor som tillhör olika länder skulle ribaförbud kräva en sökning efter effektiv orsak (illa). Valutor som tillhör olika länder är tydligt olika enheter som är juridiska betalningsmedel inom specifika geografiska gränser med olika inneboende värde eller köpkraft. Därför hävdar en stor majoritet av forskare med rätta att det inte finns någon enhet av släktet (jins). Dessutom är dessa inte väga eller mätbara. Detta leder till en direkt slutsats att ingen av de två elementen av effektiv orsak (illa) av riba existerar i sådan utbyte. Därför kan utbytet ske fritt från något förbud avseende växelkursen och sättet för avveckling. Logiken bakom denna position är inte svår att förstå. Det faktum att pappersvalutorna tillhör olika länder skiljer sig åt eftersom de har olika köpkraft. Dessutom kan pappersvalutaens inneboende värde eller värde inte identifieras eller bedömas till skillnad från guld och silver som kan vägas. Därför kan varken förekomst av riba al-fadl (med överskott) eller riba al-nasia (genom uppskjutning) etableras. Shafii-skolan i Fiqh anser den effektiva orsaken (illa) om guld och silver är deras egenskap av att vara valuta (thamaniyya) eller bytesmedia, kontonhet och värdeförvaring. Detta är också Maliki-vyn. Enligt en version av denna uppfattning, även om papper eller läder är gjorda som bytesmedium och ges status som valuta, gäller alla regler som gäller naqdain eller guld och silver. Således är enligt denna version utbyte av valutor från olika länder till en annan skillnad än enighet tillåten men måste lösas på plats. En annan version av de två tankskolorna ovan är att ovannämnda effektiva orsak (illa) att vara valuta (thamaniyya) är specifik för guld och silver, och kan inte generaliseras. Det vill säga, varje annat föremål, om det används som ett bytesmedium, kan inte ingå i deras kategori. Följaktligen, enligt denna version, är Sharia-förbuden mot ribaförbud inte tillämpliga på pappersvalutor. Valutor som tillhör olika länder kan bytas ut med eller utan vinst och både på plats eller uppskjuten. Föredragandena i den tidigare versionen hänvisar till utbyte av pappersvalutor som tillhör samma land som försvar för deras version. Juryns konsensusutlåtande är i detta fall att sådan utbyte måste vara utan vinst eller i takt med enighet och måste lösas på plats. Vad är grunden bakom ovanstående beslut Om man ser Hanafi och den första versionen av Hanbali-positionen är det i detta fall endast en dimension av den effektiva orsaken (illa) närvarande, det vill säga att de tillhör samma släkt (jins ). Men pappersvalutorna är varken väga eller mätbara. Därför skulle Hanafi-lagen tydligen tillåta utbyte av olika kvantiteter av samma valuta på plats. På samma sätt om den effektiva orsaken till att vara valuta (thamaniyya) endast är specifik för guld och silver, skulle Shafii och Maliki-lagen också tillåta detsamma. Det är självklart att detta medger att det är möjligt att använda ribba-baserad upplåning och utlåning. Detta visar att det är den första versionen av Shafii och Maliki-tanken som ligger till grund för konsensusbeslutet om förbud mot vinst och uppskjuten uppgörelse vid utbyte av valutor som tillhör samma land. Enligt förespråkare skulle utvidgningen av denna logik till växling av valutor från olika länder innebära att utbyte med vinst eller i en takt som skiljer sig från enighet är tillåten (eftersom det inte finns några enheter i jins), men avvecklingen måste vara på plats. 2.1.2 Jämförelse mellan Valutaväxling och Bai-Sarf Bai-sarf definieras i Fiqh-litteraturen som ett utbyte med thaman haqiqi, definierat som guld och silver, som fungerade som huvudväxel för nästan alla större transaktioner. Föredragandena av uppfattningen att varje växling av valutor i olika länder är samma som bai-sarf argumenterar att i nuvarande ålderspapper har valutorna effektivt och helt ersatt guld och silver som utbytesmedium. I analogi bör utbyte med sådana valutor regleras av samma sharia-regler och förordningar som bai-sarf. Det hävdas också att om uppskjuten uppgörelse av någon av parterna i avtalet är tillåten, skulle detta öppna möjligheterna för riba-al nasia. Motståndare till kategorisering av valutaväxling med bai-sarf men påpekar att utbytet av alla former av valuta (thaman) inte kan betecknas som bai-sarf. Enligt denna uppfattning innebär bai-sarf utbyte av valutor gjorda av guld och silver (thaman haqiqi eller naqdain) ensam och inte av pengar uttalade som sådana av de statliga myndigheterna (thaman istalahi). Den nuvarande åldersvalutan är exempel på den senare typen. Dessa forskare finner stöd i dessa skrifter som hävdar att om bytesvarorna inte är guld eller silver, (även om en av dessa är guld eller silver) då kan utbytet inte betecknas som bai-sarf. Inte heller skulle bestämmelserna om bai-sarf vara tillämpliga på sådana utbyten. Enligt Imam Sarakhsi4 när en individ köper falsk eller mynt gjord av underlägsna metaller, såsom koppar (thaman istalahi) för dirhams (thaman haqiqi) och gör en spotbetalning av den senare, men säljaren har inte falsk i det ögonblicket , då är sådan utbyte tillåten. Att ta del av varor som utbytts av båda parter är inte en förutsättning (i händelse av bai-sarf är det.) Ett antal liknande hänvisningar existerar som tyder på att jurister inte klassificerar en byte av falsk (thaman istalahi) för en annan falskhet ( thaman istalahi) eller guld eller silver (thaman haqiqi), som bai-sarf. Därför kan utbyten av valutor i två olika länder som endast kan kvalificeras som thaman istalahi inte kategoriseras som bai-sarf. Inte heller kan begränsningen avseende spotavveckling åläggas sådana transaktioner. Det bör noteras här att definitionen av bai-sarf tillhandahålls Fiqh-litteratur och det finns inget omnämnande av detsamma i de heliga traditionerna. Traditionerna nämner om Riba, och försäljning och köp av guld och silver (Naqdain), som kan vara en viktig källa till Riba, beskrivs som bai-sarf av de islamiska juristerna. Det bör också noteras att bai-sarf i Fiqh-litteraturen endast innebär utbyte av guld eller silver om dessa används för tillfället som ett bytesbyte eller inte. Utbyte med dinar och guldpynt, både kvalitet och bai-sarf. Olika jurister har försökt att klargöra denna punkt och har definierat sark som den utbyte där både de utbytta råvarorna är i naturen av thaman, inte nödvändigtvis thaman själva. Därför, även när en av råvarorna behandlas guld (säga smycken), kallas sådan utbyte bai-sarf. Föredragandena av uppfattningen att valutaväxling bör behandlas på ett sätt som liknar bai-sarf får också stöd från skrifter av framstående islamiska jurister. Enligt Imam Ibn Taimiya kallas allt som utförs som medel för utbyte, kontonhet och värdebutik, thaman (inte nödvändigtvis begränsat till guldförstärkt silver). Liknande referenser finns i Imam Ghazzali5s skrifter. Såvitt Imam Sarakhshis synpunkter handlar om utbyte med falsk, enligt dem, måste vissa ytterligare punkter noteras. I de tidiga dagarna av islam användes dinarer och dirhamer av guld och silver mestadels som växelkurs i alla större transaktioner. Endast de mindre var avvecklade med falsk. Falsen hade med andra ord inte egenskaperna hos pengar eller thamaniyya i sin helhet och användes knappast som värdeförråd eller enhetsenhet och var mer i varans beskaffenhet. Därför fanns det inga begränsningar för köp av samma för guld och silver på en uppskjuten basis. Nutidens valutor har alla funktioner hos thaman och är endast avsedda att vara thaman. Utbytet med valutor från olika länder är samma som bai-sarf med skillnad på jins och följaktligen skulle uppskjuten uppgörelse leda till riba al-nasia. Dr Mohamed Nejatullah Siddiqui illustrerar denna möjlighet med ett exempel6. Han skriver I ett givet ögonblick när marknadsräntan mellan dollar och rupi är 1:20, om en enskild inköp 50 till en hastighet på 1:22 (avveckling av hans skyldighet i rupier uppskjuten till ett framtida datum), då Det är högst sannolikt att han är. i själva verket låna Rs. 1000 nu i stället för ett löfte att betala tillbaka Rs. 1100 på ett angivet senare datum. (Sedan kan han få Rs 1000 nu, utbyta 50 inköpta till kredit till spotkurs) Således kan sarf konverteras till räntebaserad låneansvarsutlåning. 2.1.3 Definiera Thamaniyya är nyckeln Det framgår av ovanstående syntes av alternativa uppfattningar att huvudfrågan verkar vara en korrekt definition av thamaniyya. En grundläggande fråga som leder till divergerande ställning om tillåtlighet gäller till exempel om thamaniyya är specifikt för guld och silver eller kan associeras med allt som utför pengarnas funktioner. Vi tar upp några frågor nedan som kan beaktas vid någon övning vid omprövning av alternativa positioner. Det bör inses att thamaniyya kanske inte är absolut och kan variera i grader. Det är sant att pappersvalutorna helt och hållet har ersatt guld och silver som växelkurs, kontonhet och värdebutik. På så sätt kan pappersvalutor sägas ha thamaniyya. Detta gäller dock endast för inhemska valutor och kan inte vara sant för utländska valutor. Med andra ord har indiska rupier endast thamaniyya inom Indiens geografiska gränser och har inte någon acceptans i USA. Dessa kan inte sägas ha besittning av thamaniyya i USA såvida inte en amerikansk medborgare kan använda indiska rupier som ett utbytesmedel, eller en kontonhet eller värdebutik. I de flesta fall är en sådan möjlighet avlägsen. Denna möjlighet är också en funktion av växelkursmekanismen på plats, såsom konvertibilitet av indiska rupier till amerikanska dollar och om ett fast eller flytande växelkurssystem är på plats. Om man till exempel antar fritt konvertibilitet för indiska rupier i amerikanska dollar och vice versa och ett fast växelkurssystem där rupee-dollarkursen inte förväntas öka eller minska inom överskådlig framtid, blir rupee-tamaniyya väsentligt förbättrad . Exemplet citerat av Dr Nejatullah Siddiqui verkar också ganska robust under omständigheterna. Tillstånd att utbyta rupier för dollar på uppskjuten basis (från en ände, förstås) till en annan skillnad än spoträntan (officiell ränta som sannolikt kommer att vara fast till dagen för avveckling) skulle vara ett tydligt fall av räntebaserad upplåning och utlåning. Om antagandet om fast växelkurs är avslappnad och det nuvarande systemet med fluktuerade och flyktiga växelkurser antas vara fallet kan det dock visas att fallet med riba al-nasia bryts ner. Vi skriver om sitt exempel: I ett givet ögonblick då börskursen mellan dollar och rupi är 1:20, om en enskild inköp 50 till 1:22 (avveckling av hans skyldighet i rupier uppskjuten till ett framtida datum ), då är det högst sannolikt att han är. i själva verket låna Rs. 1000 nu i stället för ett löfte att betala tillbaka Rs. 1100 på ett angivet senare datum. (Eftersom han kan få Rs 1000 nu, utbyta 50 inköpta till kredit till spotkurs) Detta skulle vara så, endast om valutarisken är obefintlig (växelkursen förblir klockan 1:20) eller betalas av säljaren av dollar (köparen betalar i rupier och inte i dollar). Om den förstnämnda är sant mottar säljaren av dollar (långivaren) en förutbestämd avkastning på tio procent när han omvandlar Rs1100 mottaget vid förfallodagen till 55 (till en växelkurs om 1:20). Men om det senare är sant, är återgången till säljaren (eller långivaren) inte förutbestämd. Det behöver inte ens vara positivt. Om rupee-dollarkursen till exempel stiger till 1:25, skulle till exempel säljaren av dollar bara få 44 (Rs 1100 konverterad till dollar) för hans investering på 50. Här är två poäng värda att notera. För det första, när man antar en fast växelkursreglering, blir skillnaden mellan valutor i olika länder utspädd. Situationen liknar att utbyta pund med sterling (valutor som tillhör samma land) till en fast ränta. För det andra, när man antar ett volatilt växelkurssystem, kan man, precis som man kan visualisera utlåning genom valutamarknaden (mekanism som föreslås i ovanstående exempel), också kunna visualisera utlåning via någon annan organiserad marknad (t. ex. för råvaror eller lager .) Om man ersätter dollar för aktier i ovanstående exempel skulle det läsa som: I ett givet ögonblick när marknadspriset på lager X är Rs 20, om en individ köper 50 aktier till en kurs av Rs 22 (uppgörelse av hans skyldighet i rupier uppskjuten till ett framtida datum), då är det högst sannolikt att han är. i själva verket låna Rs. 1000 nu i stället för ett löfte att betala tillbaka Rs. 1100 på ett angivet senare datum. (Eftersom han kan få Rs 1000 nu, byter de 50 aktier som köpts på kredit till löpande pris) I det här fallet, liksom i det tidigare exemplet, kan återvändande till säljaren av aktier vara negativt om aktiekursen stiger till Rs 25 på förlikningen datum. Såsom avkastning på aktiemarknaden eller råvaremarknaden är islamiskt acceptabelt på grund av prisrisken, så är avkastningen på valutamarknaden på grund av fluktuationer i valutakurser. En unik egenskap hos Thaman Haqiqi eller guld och silver är att den inneboende värdet av valutan är lika med sitt nominella värde. Således är frågan om olika geografiska gränser inom vilka en given valuta, såsom dinar eller dirham cirkulerar, helt irrelevant. Guld är guld, oavsett om det är i land A eller land B. Således, när valuta i land A gjord av guld byts ut för valuta i land B, även gjord av guld, då eventuell avvikelse av växelkursen från enhet eller uppskjutning av avveckling av någon part kan inte tillåtas eftersom det tydligt skulle innebära riba al-fadl och även riba al-nasia. Men när pappersvalutorna i land A utbyts för pappersvaluta i land B kan fallet vara helt annorlunda. Prisrisken (valutarisken), om positiv, skulle eliminera eventuella möjligheter till riba al-nasia i utbytet med uppskjuten uppgörelse. Om emellertid prisrisk (valutakursrisk) är noll, kan sådan utbyte vara en källa till riba al-nasia om uppskjuten uppgörelse är tillåten7. En annan punkt som medger allvarlig övervägande är möjligheten att vissa valutor kan ha thamaniyya, det vill säga används som ett bytesmedel, kontonhet eller värdehandel globalt, både inom hemlandet och utlandet. Till exempel är amerikanska dollar lovligt betalningsmedel inom USA, det är också acceptabelt som ett byte eller en konton för en stor mängd transaktioner över hela världen. Således kan denna specifika valuta sägas ha thamaniyya globalt, i vilket fall jurister kan införa relevanta förbud mot utbyten som involverar denna specifika valuta för att förhindra riba al-nasia. Faktum är att när en valuta äger thamaniyya globalt, kan ekonomiska enheter som använder denna globala valuta som utbytesmedia, kontonhet eller värdeförvar inte vara oroade för risker som uppstår genom volatiliteten i växelkurserna mellan länderna. Samtidigt bör det inses att en stor majoritet av valutor inte utför pengarnas funktioner, utom inom sina nationella gränser där dessa är lagliga betalningsmedel. Riba och risk kan inte samexistera i samma kontrakt. Den förstnämnda innebär en möjlighet till avkastning med nollrisk och kan inte uppnås genom en marknad med positiv prisrisk. Såsom har diskuterats ovan kan risken för riba alfadl eller riba al-nasia uppstå i utbyte när guld eller silver fungerar som thaman eller när utbytet innebär pappersvalutor som tillhör samma land eller när utbytet omfattar valutor från olika länder följer ett fast växelkurssystem. Den sista möjligheten är kanske unIslamic8, eftersom valutakursen eller valutakursen bör tillåtas fluktuera fritt i takt med förändringar i efterfrågan och utbudet och också eftersom priserna bör återspegla den inneboende värdet eller köpkraften i valutor. Dagens valutamarknader kännetecknas av volatila valutakurser. De vinster eller förluster som gjorts på någon transaktion i valutor från olika länder är motiverade av den risk som parterna i kontraktet står för. 2.1.4. Möjlighet för Riba med Futures and Forwards Hittills har vi diskuterat synpunkter om tillåtligheten för bai salam i valutor, det vill säga när skyldigheten till en av parterna i utbytet är uppskjuten. Vad är lärarnas syn på uppskjutande av båda parternas skyldigheter. Ett typiskt exempel på sådana kontrakt är framåt och futures9. According to a large majority of scholars, this is not permissible on various grounds, the most important being the element of risk and uncertainty (gharar) and the possibility of speculation of a kind which is not permissible. This is discussed in section 3. However, another ground for rejecting such contracts may be riba prohibition. In the preceding paragraph we have discussed that bai salam in currencies with fluctuating exchange rates can not be used to earn riba because of the presence of currency risk. It is possible to demonstrate that currency risk can be hedged or reduced to zero with another forward contract transacted simultaneously. And once risk is eliminated, the gain clearly would be riba. We modify and rewrite the same example: In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), and the seller of dollars also hedges his position by entering into a forward contract to sell Rs1100 to be received on the future date at a rate of 1:20, then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 dollars purchased on credit at spot rate) The seller of the dollars (lender) receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 dollars (at an exchange rate of 1:20) for his investment of 50 dollars irrespective of the market rate of exchange prevailing on the date of maturity. Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction. For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1:20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1:21 after one month. In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 (he receives Rs1050 after one month. This is a typical buy-back or repo (repurchase) transaction so common in conventional banking.10 3. The Issue of Freedom from Gharar Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition. In broad terms, it connotes risk and uncertainty. It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined. Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum. Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11. Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar. A major factor that contributes to gharar is inadequate information (jahl) which increases uncertainty. This is when the terms of exchange, such as, pric e, objects of exchange, time of settlement etc. are not well-defined. Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden. Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract. A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible. The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions.12 An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden. Speculation in its worst form, is gambling. The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income. The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period. For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds. The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3.3. Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. The discussion on riba prohibition draws on these views. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20) Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allahs prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said: Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mothers womb. 13. According to a tradition reported by Abu Huraira, Allahs Messenger (pbuh) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals. The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag. One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn. Obviously it was a pure game of chance. 14. The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you Ibn Abbas reported that the prophet said: He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it. Ibn Abbas said: I think it applies to all other things as well. 15. The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract. It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase. 16. M Hashim Kamali Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.13, no.2, 1996 Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Ferex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG-masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri än berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Förbättra nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR ger en internationell utmärkelse för att få ett gott och gott rykte. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volym permintaan dan penawarannya. Adanya tillåter dig att ta hand om dig själv när du är på affärsresa. Yang Secara Nyata Hanyalah Tukar-menukar mat från Yangtze Nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk memberi dan menerima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, du vet att du är en dykare och en damer. 8220Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal än Al Baihaqi från Ibnu Mas8217ud) Jual Beli Barang och du har tid att göra transaktioner med Diperbolehkan den sistnämnda har det här området som siffra-siffra på Ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar . artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ii sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni från Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuat ia tidak melihatnya, jag har berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus blandeluarkan somua haril tanaman och är inte bara dumma. Hal ii sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan det menarik kemudahan. Demikiska juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperati makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi etiketten som du kan göra med. Vide Sabiq, op. cit. hal. 135. Mengenai text är en del av islam som är en del av Al Suyuthi, Al Ashbah och Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 Hal. 55. JUAL BELIUM VALUTA AS DAN SAHAM Yang Dimaksud dengan valuta soming adalah mata duang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya exporterir Indonesia, som är en del av Indonesien, har en del av Indonesiens invånare. Dengan demikian akan timbul penawaran än den här valutan asing. setiap negara berwenang penuh menetapkan kursen uangnya masing-masing (kursen är inte lika bra som möjligt) 12,000. Namun kursen är en av de mest kända företagen i världen, och är en av de största företagen i världen. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing (A. W. J. Tupanno, et. al. Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) Like this:Hukum Forex Trading Menurut Pandangan Islam - Update artikel kali ini Blog Caratip akan memberikan Info Forex yaitu bagaimana hukum Forex Trading menurut islam . Bagi Anda yang mau bermain di bisnis Forex trading tentunya penasaran än ingin tahu sebenarnya hukum Forex ini halal ataukah haram. Sebenarnya hukum Forex ini tergantung dari cara bisnisnya samma halnya seperti di bisnis Multi Level Marketing. Menurut fatwa MUI Sendiri Hukum Forex Trading Det är en katastrof för halala kriterier som gäller för tillfället. Du kan inte läsa mer om det här alternativet. Seperti Halnya bisnis MLM (Multi Level Marketing), Forex Trading Trading, är en av de viktigaste delarna av mekanismen. Hukum bisnis forex trading är ett viktigt sätt att sälja och sälja pengar till din vardag. Bisnis trading forex termasuk ke dalam kategori masalah hukum Islam islam. Hukumnya bersifat ijtihadiyyah yang masuk dalam ranah hukum fi ma la nasha fih (tidig memiliki referensi hukum yang pasti). Maka dari detu, untuk dapat mengelompokkannya ke dalam bisnis yang diperbolehkan atau dilarang menurut islam, perlu ada usaha yang lebih cermat, terutama dalam polat dan mekanism forex. Syariat Islam, telah Allah Swt. Turunkan sebagai tuntunan hidup yang mengakomodir kebutuhan manusia sesuai dengan kekinian. Al-Quran har haft menyempurnakannya dengan mengetengahkan norma bisnis umum dan prinsip-prinsipniya och tidigt boleh dilanggar. Prinsip umum handel förex disamakan dengan jual beli emas atau perak seperti yang berlaku pada masa Rasulullah, har duktiga dilakukan dengan kontan atau tunai (naqdan) agar bebas av transaksi ribawi (riba fadhl). Hadis Rasulullah medlemskap har en penjelasan mengenai transaksi jual beli enam komoditi barang yang termasuk kategori berpotensi ribawi. Sabda Rasulullah såg: 8220Emas hendaklah dibayar dengan emas, Perak dengan perak, barli dengan barli, sya8217ir dengan sya8217ir (jenis gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dalam halien än samma haruslah secara kontan (yadan biyadinnaqdan). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat secara kontan.8221 (HR. Muslim). Dengan berdasar har haft en ojämlikhet, som är en del av Ijma8217, hal. 58-59, Ibnu Mundhir membuat sebuah analagi tentang hukum forex menurut Islam. Menurutnya, bisnis forex samma dengan pertukaran emas dan perak, yang dalam terminologi fiqih dikenal dengan istilah sharf yang keabsahannya telah disepakati para ulama. Dengan demikian, emas än perak sebagai mata uang dilarang denkanen dengan sejenisnya, misal Rupiah denukanan dengan Rupiah (IDR) på Dolar Kepada US Dolar (USD), kecuali nilainya setara atau sama. Jika Hall ini dilakukan dikhawatirkan akan muncul potensi riba fadhl sebagaimana yang dilarang dalam hadits di atas. Namun, Ketika Jenisnya Berbeda, Seperti Rupiah, som är en del av Dolar atau sebaliknya, gjorde det möjligt att fördjupa sig på marknaden (marknadsräntan) och berättade att det var så mycket som möjligt för att få en plats på plats (taqabudh fi8217li). Perkara kontan dan tunai, sebagaimana dikemukakan Ibnu Qudamah Dalam Kitab al-Mughni, Didasarkan pada kelaziman pasar yang berlaku, termasuk ketika penyelesaiannya (uppgörelse) harus melewati beberapa jam karena melodi process transaktioni. Adapun harga pertukarannya didasarkan atas kesepakatan penjual dan pembeli serta siuai dengan marknadsräntan. Berdasarkan Pembahasan Tadi, Fatwa Dewan Syaria National Nomor: 28DSN-MUIIII2002 Tentad Kegiatan Transaksi Jual-Beli Valas pada prinsipnya dibolehkan, asalkan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Tidig förtydligande (untung-untungan) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus samma än secara tunai (attaqabudh) än Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang Berlaku Pada saat Transaksi dilakukan dan secara tunai JUAL BELJA VALUTA SOM DAN SAHAM Yang dimaksud dengan valuta soming adalah mata duang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia än sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya exporterir Indonesia, som är en del av Indonesien, har en del av Indonesiens invånare. Dengan demikian akan timbul penawaran än den här valutan asing. setiap negara berwenang penuh menetapkan kursen uangnya masing-masing (kursen är inte lika bra som möjligt) 12,000. Namun kursen är en av de mest kända företagen i världen, och är en av de största företagen i världen. Penningskatas kurs än transaktionell valuta som gäller för Bursa Valuta Asing (A. W.J. Tupanno, et al., Ekonomi än Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77). Dewan Syariah National Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum

No comments:

Post a Comment